Halaman

Senin, 30 September 2013

Pokok Permasalahan Dalam Hubungan Industrial

Faktor Pengaruh Hubungan Industrial
Sistem remunerasi atau pemberian imbalan suatu perusahaan memberikan pengaruh kuat dalam hubungan industrial. Komponen upah buruh biasanya terdiri dari upah pokok dan berbagai tunjangan dikurangi sejumlah potongan. Komponen upah buruh dapat meliputi komponen – komponen yang ditujukan dalam table 1. Faktor yang mempengaruhi adalah jaminan untuk dapat terus bekerja, apakah status pekerja lemah atau wajar cukup aman. Sering kali tingkat imbalan tunjangan dikaitkan dengan status pekerjaan. Buruh dewasa ini dipekerjakan berdasarkan kontrak, tidak menjamin kelangsungan pekerjaan.
Banyak perusahaan umumnya menggunakan empat sistem pembayaran yang berbeda : status sebagai pekerja harian lepas, status sebagai pekerja dengan upah per potong / satuan hasil atau status sebagai pekerja kontrak, status sebagai pekerja tetap harian dan status sebagai pekerja tetap. Dari katagori tesebut di atas hanya status sebagai pekerja tetap yang memberikan jaminan kerja yang secara hukum bersifat mengikat. Dari temuan diketahui bahwa dua pertiga dari buruh tersebut dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja, yang menyebabkan mereka dapat dengan mudah diberhentikan dan banyak pekerja tidak menerima upah kalau sakit atau tidak masuk karena alasan apapun.
Perspektif hubungan industrial, hubungan kerja mempunyai dua elemen yang diharapkan mengarah pada situasi tawar menawar yang rumit. Elemen pertama adalah sistem imbalan yang relative kompleks dengan banyak variable tunjangan yang masing – masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan. Eleman yang kedua adalah banyak pekerja berdasarkan kontrak kerja yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja.
Masalah normatif dan non normatif
Masalah  normatif  yang ditetapkan undang – undang sebagai standar upah minimum dan libur tahunan dan standar lain yang disepakati yang terutama dalam perjanjian kerja bersama. Masalah non normatif menyangkut yang tidak memiliki standar hukum secara langsung atau berkaitan dengan upaya memperbaiki ketentuan dalam standar yang telah ditetapkan

Upah Minimum
Upah minimum di indonesia diperkenalkan tahun 1996, peran upah minimum semakin penting. Hingga tahun 2000, tingkat upah minimum ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk tiap propinsi di Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2000, tanggung jawab penetapan upah minimum terletak di pundak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Untuk menetapkan upah minimum, dibentuk dewan pengupahan yang beranggotakan wakil–wakil dari pemerintah setempat, Kantor Dinas Propinsi dari unit terkait, Serikat Pekerja, Pengusaha dan Akademisi. Dewan berfungsi melakukan survey dan menghitung biaya pokok kebutuhan hidup. Survey tersebut mengkaji harga dari sejumlah bahan pokok di daerah sekitar, menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kenaikan upah minimum dan mengusulkan angka untuk upah minimum dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh, biaya inflasi dan
faktor – faktor lainnya.
Proposal untuk menyesuaikan upah minimum diajukan kepada Gubernur atau Bupati setempat untuk mendapatkan otorisasi atau pengesahan. Upah minimum biasanya ditetapkan untuk jangka waktu dua belas bulan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang. Selain itu juga terdapat upah – upah minimum untuk sektor lapangan kerja tertentu. Pengusaha yang merasa tidak sanggup membayar upah minimum dapat meminta dispensasi untuk kemudian instansi terkait menyelidiki situasi keuangan perusahaan tersebut sebelum mengambil keputusan.
Perdebatan tentang proses upah minimum kemungkinan akan berlanjut terutama penting akibat adanya kapasitas kelembagaan yang mendukung perundingan bersama. Beberapa berpendapat bahwa ketika organisasi serikat pekerja memperoleh kekuatan dan lebih terlibat dalam negosiasi tingkat upah ditingkat perusahaan dan industri, peran pemerintah semestinya sudah tidak diperlukan lagi.
Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah membuka diskusi tentang upah minimum supaya terjadi dialog pilihan kebijakan dan mengembangkan konsensus antara pekerja dan pengusaha. Setiap upaya mengurangi ketergantungan pada upah minimum akan membuat perhatian menjadi terfokus pada kebutuhan memperkuat ruang lingkup dan mutu perundingan bersama.

Pemutusan Hubungan Kerja
Sebagaian besar P4D dan P4P selama ini tersita untuk menangani perselisihan akibat PHK. Pada tahun 2001 ada 2078 kasus yang ditangani oleh P4P dan semua kasus tersebut, kecuali 84 diantaranya menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja Masal, sehingga banyak kasus PHK yang individual maupun massal mengakibatkan penundaan cukup lama. Argumentasi ketentuan PHK yang ada sekarang sangat rumit, menyita waktu dan tidak sesuai dengan cara kerja perekonomian modern sehingga perusahaan lebih suka mempekerjakan karyawan untuk jangka tertentu saja atau berdasarkan kontrak kerja.
Studi ILO mengemukakan bahwa pekerja yang dilakukan oleh 60 % pekerja sektor formal merupakan kombinasi dari perkerjaan harian permanent, pekerja yang dibayar per satuan hasil dan pekerjaan kontrak harian lepas. Kontrak kerja ini tidak memberikan jaminan pekerjaan maupun otorisasi P4D/P4P. Mayoritas pekerja manufaktur dapat diberhentikan melalui pemberitahuan yang diberikan sehingga serikat pekerja sangat kuatir meningkatnya praktek mempekerjakan karyawan berdasarkan kontrak kerja dan bentuk – bentuk lain yang tidak memberikan jaminan untuk dapat terus bekerja.
Undang – undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tidak memberikan ide baru yang signifikan dimana hanya menyebutkan pengusaha harus melakukan segala usaha untuk mencegah terjadinya PHK. Apabila segala upaya sudah dilakukan tetapi PHK tetap harus dijalankan, maka untuk melakukan PHK tersebut harus dinegosiasikan dengan serikat pekerja atau dengan pekerja.

Uang Pesangon
Pembayaran uang pesangon menimbulkan perbedaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha. Sebagaimana Keputusan Menteri No, 150 tahun 2000 tentang penyelesaian pembayaran uang pesangon, Bonus dan Uang Penggantian di Perusahaan. Pengusaha terutama merasa sangat tidak puas dengan ketentuan – ketentuan mengenai pembayaran uang pesangon dan manfaat lainnya kepada pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela atau melakukan pelanggaran berat. Kontroversi ini diikuti oleh pengusaha dengan gigih menentang ketentuan tersebut, sehingga melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang dituangkan melalui Keputusan Menteri No. 78 tahun 2001 dan Keputusan Menteri No. 111 Tahun 2001. Keputusan ini memicu protes besar – besaran oleh organisasi pekerja yang berusaha melakukan tekanan supaya Undang – Undang No. 150 tahun 2000, sepenuhnya dilaksanakan. Serikat Pekerja memberi kan argumentasi semacam tameng bagi anggota serikat pekerja karena tidak adanya sistem yang memberikan tunjangan terhadap pengangguran.
Dalam situasi yang membingungkan akhirnya mendorong pemerintah untuk kembali menggunakan Keputusan No, 150 tahun 2000. Dalam undang – undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja pengusaha diwajibkan membayar pekerja pada tingkat tertentu yang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian Hak yang seharusnya diterima dan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. Tetapi pengusaha tidak wajib memenuhi syarat ini bila pekerja tersebut diberhentikan pada saat berakhirnya kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan perusahaan yang bersangkutan.

Kontrak Kerja
Disektor formal terdapat sekitar 60 % pekerja yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja yang tidak memberikan jaminan untuk terus bekerja, sehingga tidak akan memperoleh kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pada saat terjadinya PHK. Secara umum, pekerja kontrak hanya dibayar untuk setiap hari masuk kerja dan tidak berhak atas sejumlah tunjangan yang dapat diharapkan oleh pekerja tetap yang dibayar bulanan. Termasuk perlindungan dari Jamsostek. Untuk pension dan asuransi kecelakaan. Dewasa ini semakin banyak perusahaan mempekerjakan karyawan secara harian, berdasarkan kontrak untuk tertentu atau mensubkontrakkan pekerjaan ke badan pemasok tenaga kerja. Dengan latar belakang ini pertanyaan tentang status pekerja sering kali diajukan oleh serikat pekerja sewaktu negosiasi dilakukan dan hal ini dapat menjadi penyebab perselisihan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek )
Program jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) dibentuk pada tahun 1992 yang berupaya melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan memberikan tunjangan pada saat sakit, meninggal dunia, atau usia tua (pensiun). Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh perusahaan yang mempekerjakan 10 orang pekerja atau lebih. Tetapi banyak pengusaha tidak mendaftar pada Jamsostek. Bahkan ada pengusaha yang membayar iurang kurang dari semestinya atau tidak membayar iuran Jamsostek untuk semua pekerja sehingga mengakibatkan masalah ketika pekerja akan menarik dana. Secara umum ketidakpuasan dengan administrasi Jamsostek dan manfaat yang diberikan sering kali muncul dan menimbulkan pembahasan kemungkinan dibuatnya undang – undang baru tentang Jaminan Sosial.

Isu – isu Non Normatif
Dalam kaitannya dengan isu non normatif yang paling sering dipersoalkan adalah kenaikan gaji / bonus, diikuti oleh tunjangan makan, pembayaran insentif/kesejahteraan dan tunjangan transportasi. Catatan statistic menunjukan jumlah perselisihan mengenai tunjangan makan dan transportasi bila digabungkan hampir sama banyaknya dengan jumlah perselisihan mengenai kenaikan gaji pokok/pembayaran bonus.
Selain itu jumlah perselisihan mengenai uang makan dan transport, pembayaran bonus, uang kehadiran, catering (penyedia makan karyawan), perawatan medis, insentif/kesejahteraan dan tunjangan shift lebih dari dua kali lipat jumlahnya dari perselisihan mengenai elemen upah pokok, kenyataan ini menunjukan bahwa serikat pekerja dan pekerja telah terbiasa dengan elemen pokok upah yang ditentukan melalui penetapan upah minimum sehingga menfokuskan negosiasi pada elemen – elemen lain dari paket upah.
Meskipun pembayaran – pembayaran non normatif ini dapat menimbulkan kerumitan.Pengusaha pada umum nya mempertahankan pembayaran – pembayaran ini secara terpisah. Alasanya bermacam – macam. Mungkin akan lebih mahal bila pembayaran tersebut disatukan dengan upah pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk upah lembur, hari libur, iuran Jamsostek dan lain nya. Alasan lainnya bila pembayaran tampaknya memang relatif cukup rumit dan memicu banyak nya perselisihan. Tidak mustahil bila dimasa yang akan dating pemerintah meninjau kembali sistem pembayaran tersebut dan mencari pilihan kemungkinan mereformasi sistem tersebut

Tanggung jawab sosial Perusahaan dan Kode Perilaku
Sejumlah perusahaan multinasional dengan kontraktor Indonesia sekarang menerapkan kode perilaku (codes of conduct ) atau standar – standar lainnya terhadap kontraktor – kontraktor mereka yang beroperasi di Indonesia. Seluruh kode perilaku yang diketahui di Indonesia berasal dari perusahaan – perusahaan yang berbasis di Amerika atau Eropa dan banyak dari Perusahaan – perusahaan yang mempunyai kode perilaku beroperasi disektor tekstil dan sepatu olah raga. Perusahaan – perusahaan tersebut memperaktekan sejumlah cara untuk memonitor pelaksanaan kode perilaku yang mereka tetapkan dan sering kali mempekerjakan organisasi – organisasi setempat untuk secara berkala mengunjungi tempat – tempat kerja guna melakukan penilaian terhadap cara – cara kode tersebut diterapkan.
Dari berbagai studi dilaporkan bahwa kontraktor perusahaan yang mempunyai kode praktik mempunyai cirri khas membayar di atas upah minimum dan dapat diharapkan mematuhi undang – undang ketenagakerjaan. Beberapa pengusaha besar yang menjalankan kode praktik juga mengatakan bahwa kode tersebut memperkuat mekanisme kepatuhan dan bahwa mereka dapat menunjuk pada bukti dimana kontraktor diwajibkan mengatasi masalah – masalah yang teridentifikasi sewaktu pemantauan ditempat kerja. Biasanya setelah penilaian awal dilakukan. Kontraktor akan diberi daftar bidang – bidang yang perlu diperbaiki. Pemantauan yang kemudian dilakukan sebagai upaya tindak lanjut biasanya berusaha mengukur kemajuan yang diperoleh dan dalam beberapa hal, hasil – hasil pemantauan yang dilakukan dipublikasikan secara internasional.

Dalam tahun – tahun terakhir ini, beberapa perusahaan multinasional berusaha melakukan pendekatan kepada kantor ILO – Jakarta. Perusahaan – perusahaan tersebut berharap dapat bekerja sama dengan kontraktor – kontraktor lokal mengenai isu – isu yang berkaitan dengan kode perilaku. Kadang perusahaan tersebut meminta nasehat mengenai organisasi local atau nara sumber yang memungkinkan akan mereka ajak kerja sama, dan kadang mereka berusaha mendapatkan masukan dari ILO dan mencoba menanggapi permintaan – permintaan itu secara praktis dan positif. Dengan tetap mengingat dinamika hubungan industrial di perusahaan yang kadang – kadang bersifat sensitif.

1 komentar:

  1. Halo,
     Saya adalah Mr.ALEXANDER ROBERT, dari ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM, ini adalah pinjaman Asli yang akan mengubah hidup Anda menjadi bisnis yang lebih baik, perusahaan pinjaman pinjaman, Diberikan dan diberi lisensi untuk menawarkan pinjaman kepada individu, perusahaan swasta dan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan. rendahnya tingkat manfaatnya sebanyak 2%.

    Saya adalah Tuan ALEXANDER ROBERT, akan memberikan penghormatan saya kepada semua pemohon yang sah. Anda tidak akan kecewa dengan saya dalam urusan bisnis ini karena perusahaan akan memastikan pinjaman Anda terserah Anda, itu juga tidak akan berakhir di sana, kami memiliki tim ekspat yang mengerti hukum investasi, mereka akan membantu Anda, memberikan tip yang akan membantu Anda mengelola investasi Anda sehingga Anda menginvestasikan pinjaman Anda, jadi Anda tidak lagi bangkrut dalam hidup Anda dan tawaran menakjubkan ini hadir dengan pinjaman Anda, Hubungi kami hari ini melalui email alexanderrobertloan@gmail.com

    Layanan kami meliputi:

    * Pinjaman pribadi
    * Amankan Pinjaman
    * Pinjaman tidak dipagari
    * Hasil pinjaman
    * Pelatihan pinjaman
    Pinjaman pinjaman
    Pembayaran pinjaman
    * Pinjaman siswa
    * Pinjaman Komersial
    * Pinjaman Otomatis
    * Resolusi Pinjaman
    Pinjaman Pembangunan
    Pinjaman pinjaman
    * Pinjaman Bisnis
    * Pinjaman pendidikan
    * Penunjukan salah

    Silahkan isi formulir permohonan pinjaman di bawah ini dan kembalikan kepada kami untuk melayani kami dengan lebih baik melalui e-mail:
    alexanderrobertloan@gmail.com

    DATA PEMOHON

    1) Nama Lengkap:
    2) Negara:
    3) Alamat:
    4) Negara:
    5) Jenis Kelamin:
    6) Status Perkawinan:
    7) Pekerjaan:
    8) Nomor Telepon:
    9) Posisi saat bekerja:
    10) Pendapatan bulanan:
    11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
    12) Durasi Pinjaman:
    13) Tujuan Pinjaman:
    14) Agama:
    15) Sudahkah anda melamar sebelum:
    16) Tanggal lahir:
    Terima kasih,
    Mr ALEXANDER ROBERT (alexanderrobertloan@gmail.com)

    BalasHapus