Halaman

Senin, 30 September 2013

N P W P

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum : UUNo.28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari  15  digit dengan penjelasan sebagai berikut :

Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak,
Antara lain :
-        Kode  01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan
-        Kode  00, 20   adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara
-        Kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 97  adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tujuh digit selanjutnya  menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor pajak

Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak contoh 521 untuk KPP Pratama Purwokerto

Tiga digit berikutnya menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat

Contoh : 01.  123. 456. 7 -521.000
Artinya : Wajib Pajak Badan  pusat di KPP Pratama Purwokerto


Tata Cara Pendaftaran NPWP
Syarat utama untuk mendaftarkan diri adalah mengisi Formulir Pendaftaran NPWP
Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan PKP
1)      Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:
a.       Photocopy KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia
b.      Photocopy Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing
2)   Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:
a.       Photocopy KTP bagi penduduk Indonesia
b.      Photocopy Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing
c.   Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang
3)   Untuk Wajib Pajak Badan
Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT
a.       Photocopy KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus
b.      Photocopy paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal
c.       Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang
4)   Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :
a.       Photocopy KTP bendaharawan
b.      Photocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan.
5)   Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:
a.       Photocopy perjanjian kerja sama sebagai joint operation
b.      Photocopy NPWP masing-masing anggota joint operation
c.       Photocopy KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus
d.      Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
6)   Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar

7)   Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus
Untuk Wajib Pajak Pindah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
A.    Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, pindah tempat tinggal/kegiatan usaha:
·         Kartu NPWP
·         Surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau
·         Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
B.     Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal :
·         Surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang, atau
·         Surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
C.     Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha :
·         Surat keterangan tempat kedudukan atau
·         Surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
  1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
  2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
  4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP;
  6. Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.


Penerbitan NPWP Secara Jabatan
KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki [[Direktorat Jenderal Pajak]] ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.GHH
Sanksi yang berhubungan dengan NPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;
1)Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP 2)Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 3)Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final 4)Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP 
  • Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
  • Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
  • Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
  • Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
Perubahan Data Wajib Pajak (WP)
Apabila terjadi perubahan data agar segera memberitahukan ke Kantor Pelayanan pajak setempat dengan mengisi formulir perubahan/mutasi WP dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Perubahan Data Wajib Pajak (WP) Dilakukan dalam hal :
  1. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer.
  2. Perubahan nama WP karena penggantian nama disyaratkan adanya keterangan dari institusi yang berwenang
  3. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal.
  4. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat)
  5. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotokopi akte perubahan
  6. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP
  7. Perubahan bentuk badan
  8. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah
  9. Penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan
Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Usaha PKP Tertentu
  1. KPP PND untuk BUMD di wilayah DKI Jakarta dan seluruh BUMN, kecuali ditentukan lain
  2. KPP PMA Satu untuk wajib pajak PMA sektor Industri Kimia dan barang galian non logam, kecuali ditentukan lain.
  3. KPP PMA Dua untuk wajib pajak PMA Industri Logam dan Mesin, kecuali ditentukan lain.
  4. KPP PMA Tiga untuk wajib pajak PMA sektor pertambangan dan perdagangan, kecuali ditentukan lain.
  5. KPP PMA Empat untuk Wajib Pajak PMA sektor industri tekstil, makanan, dan kayu, kecuali ditentukan lain.
  6.  KPP PMA Lima untuk Wajib Pajak sektor Agribisnis dan Jasa , kecuali ditentukan lain.
  7. KPP Perusahan Masuk Bursa untuk seluruh wajib pajak Perusahaan Masuk Bursa, kecuali ditentukan lain.
  8. KPP Badora untuk wajib pajak BUT dan orang asing yang berkedudukan/ bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta, kecuali ditentukan lain.

Pencabutan Pengukuhan Sebagai PKP dilakukan dalam hal :
  1. PKP pindah alamat
  2. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi
  3. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP;

1 komentar:

  1. Halo,
     Saya adalah Mr.ALEXANDER ROBERT, dari ALEXANDER ROBERT LOAN FIRM, ini adalah pinjaman Asli yang akan mengubah hidup Anda menjadi bisnis yang lebih baik, perusahaan pinjaman pinjaman, Diberikan dan diberi lisensi untuk menawarkan pinjaman kepada individu, perusahaan swasta dan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan. rendahnya tingkat manfaatnya sebanyak 2%.

    Saya adalah Tuan ALEXANDER ROBERT, akan memberikan penghormatan saya kepada semua pemohon yang sah. Anda tidak akan kecewa dengan saya dalam urusan bisnis ini karena perusahaan akan memastikan pinjaman Anda terserah Anda, itu juga tidak akan berakhir di sana, kami memiliki tim ekspat yang mengerti hukum investasi, mereka akan membantu Anda, memberikan tip yang akan membantu Anda mengelola investasi Anda sehingga Anda menginvestasikan pinjaman Anda, jadi Anda tidak lagi bangkrut dalam hidup Anda dan tawaran menakjubkan ini hadir dengan pinjaman Anda, Hubungi kami hari ini melalui email alexanderrobertloan@gmail.com

    Layanan kami meliputi:

    * Pinjaman pribadi
    * Amankan Pinjaman
    * Pinjaman tidak dipagari
    * Hasil pinjaman
    * Pelatihan pinjaman
    Pinjaman pinjaman
    Pembayaran pinjaman
    * Pinjaman siswa
    * Pinjaman Komersial
    * Pinjaman Otomatis
    * Resolusi Pinjaman
    Pinjaman Pembangunan
    Pinjaman pinjaman
    * Pinjaman Bisnis
    * Pinjaman pendidikan
    * Penunjukan salah

    Silahkan isi formulir permohonan pinjaman di bawah ini dan kembalikan kepada kami untuk melayani kami dengan lebih baik melalui e-mail:
    alexanderrobertloan@gmail.com

    DATA PEMOHON

    1) Nama Lengkap:
    2) Negara:
    3) Alamat:
    4) Negara:
    5) Jenis Kelamin:
    6) Status Perkawinan:
    7) Pekerjaan:
    8) Nomor Telepon:
    9) Posisi saat bekerja:
    10) Pendapatan bulanan:
    11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan:
    12) Durasi Pinjaman:
    13) Tujuan Pinjaman:
    14) Agama:
    15) Sudahkah anda melamar sebelum:
    16) Tanggal lahir:
    Terima kasih,
    Mr ALEXANDER ROBERT (alexanderrobertloan@gmail.com)

    BalasHapus